BIZNEWS.ID, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera mengevaluasi dan menindak tegas praktik tambang ilegal di Indonesia. Instruksi itu disampaikan dalam taklimat kepada jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Rabu (8/4).

Prabowo mengungkapkan, dirinya menerima laporan adanya ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah yang beroperasi di kawasan hutan lindung. Setelah diverifikasi ke Kementerian Kehutanan, diketahui sejumlah tambang tersebut bahkan belum mengantongi izin penebangan kayu.

“Kita tidak punya waktu untuk bersikap lunak. Segera evaluasi. Kalau tidak jelas, cabut semua itu. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan, penertiban sektor pertambangan tidak boleh terhambat oleh kepentingan pribadi, kelompok, maupun kedekatan relasi. Menurutnya, seluruh izin yang bermasalah harus ditindak tanpa pandang bulu.

“Kepentingan kawan, keluarga, atau kelompok tidak boleh mengalahkan kepentingan negara,” tegasnya.

Dalam arahannya, Prabowo juga meminta proses evaluasi dilakukan secara cepat. Saat Bahlil menyampaikan target dua minggu merampungkan evaluasi, Prabowo menilai waktu tersebut terlalu lama.

“Berapa hari laporan kembali ke saya? Dua minggu? Terlalu lama. Satu minggu kita cabut semua IUP yang tidak beres,” katanya.

Prabowo menambahkan, langkah pencabutan izin ini bertujuan memastikan pengelolaan sumber daya alam kembali berada di bawah kendali negara dan memberi manfaat maksimal bagi rakyat.

“Harus di tangan negara. Kita akan perkuat institusi agar pengelolaannya lebih baik,” ujarnya.(Dens)