Jakarta, BIZNEWS.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi pelemahan ekonomi akibat dampak virus korona (covid-19). Kebijakan tersebut ditujukan untuk membantu para pelaku usaha, masyarakat, dan sektor keuangan agar dapat bertahan dan melanjutkan kegiatan usahanya.

OJK setidaknya punya empat jurus dalam meredam dampak covid-19. Pertama, meredam volatilitas di pasar keuangan yang dilakukan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dalam menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar.

Kebijakan tersebut berupa pembelian kembali (buyback) saham oleh emiten tanpa melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) terlebih dahulu, mencabut sementara seluruh aktivitas short selling yang merupakan aksi jual saham tanpa memiliki saham perusahaan terlebih dahulu.

Kemudian menerapkan pembekuan sementara perdagangan (trading halt) selama 30 menit bila ada penurunan pasar saham sebanyak lima persen. Lalu meniadakan perdagangan di sesi pre-opening.

Kedua, memberi napas bagi sektor riil dan informal untuk dapat bertahan di masa pandemi covid-19. Dalam hal ini, otoritas mengeluarkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit/pembiayaan dengan jangka waktu maksimal satu tahun.

"Restrukturisasi diberikan kepada debitur pekerja informal, berpenghasilan harian dan yang usahanya terdampak covid-19, serta mengalami kesulitan pembayaran cicilan," jelas OJK dalam instagram resmi yang dikutip Medcom.id, Senin, 18 Mei 2020.

Adapun hingga 10 Mei 2020 sudah ada sebanyak 88 bank yang telah merelaksasi kebijakan restrukturisasi dengan jumlah debitur sebesar 3,88 juta orang dari total saldo pokok plafon pinjaman perjanjian kredit (baki debet) yang direstrukturisasi senilai Rp336,97 triliun. Sebagian besar merupakan kredit UMKM sebesar Rp167,1 triliun dari 3,42 juta debitur.

Sementara, perusahaan pembiayaan hingga 12 Mei 2020 telah menyetujui restrukturisasi 1.484.768 kontrak dengan nilai sebanyak Rp44,61 triliun. Sebanyak 658.222 kontrak lainnya sedang dalam proses.

Ketiga, memberikan relaksasi bagi industri jasa keuangan antara lain agar tidak perlu membentuk tambahan cadangan kerugian kredit macet akibat dampak covid-19 yang dapat menekan permodalan melalui relaksasi penetapan kualitas kredit/pembiayaan satu pilar dan relaksasi restrukturisasi.

Selain itu, OJK juga mengeluarkan panduan perlakuan akuntansi dalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 terkait penghitungan pencadangan dan PSAK 68 mengenai pengukuran nilai wajar surat berharga.

Keempat, resolusi pengawasan yang lebih efektif dan cepat melalui berbagai alternatif supervisory actions/resolutions. Di antaranya memperkuat kewenangan melakukan perintah tertulis penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi untuk pencegahan dan penanganan krisis atau kondisi darurat.

Lalu mengecualikan prinsip keterbukaan di bidang pasar modal dalam rangka pencegahan dan penanganan dalam krisis sistem keuangan untuk menghindari dampak negatif dari pelaksanaan prinsip disclosure.

"Bersama LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) meningkatkan intensitas persiapan bersama untuk penanganan permasalahan solvabilitas bank termasuk melakukan pertukaran data dan informasi terkini dan/atau pemeriksaan bersama," tutup OJK. Demikian medcom.id

Photo : google image