Jakarta, BIZNEWS.ID - Entitas/ Perusahaan harus bertanggungjawab terhadap Pelanggaran Hak Cipta (termasuk program komputer) yang dilakukan oleh seorang karyawan dari sebuah Perusahaan terkait dengan tugas pekerjaannya (scope of job desk) untuk Perusahaan. Tanggungjawab ini  atas kerugian yang diderita Pemegang Hak Cipta. Dalam hal terjadi menemukan dimana karyawannya mengunduh/ menginstal program komputer miliknya tanpa lisensi yang sah dan menggunakannya untuk keperluan pekerjaan sebagai karyawan maka itu dianggap sebagai bukti awal adanya pelanggaran Hak Cipta. Hal ini disampaikan setelah sidang pemeriksaan keterangan Ahli Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb., yang memberikan keterangan Ahli atas adanya Gugatan Ganti Rugi atas Pelanggaran Hak Cipta. Perkara Nomor: 59/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., Pengadlilan Niaga Jakarta Pusat. Siemens Industry Software, Inc (Penggugat) dan  PT. Oh Sung Electronics (Tergugat), yang hadir dalam persidangan tersebut, masing-masing Tim Kuasa Hukum Penggugat dan Tim Kuasa Hukum Tergugat, baru-baru ini di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Menurut Dr. Suyud Margono, yang juga Ketua Umum - Asosiasi Konsultan HKI Indonesia (AKHKI), menerangkan hakikat Gugatan Ganti kerugian karena adanya peristiwa pelanggaran Hak Cipta sehingga menimbulkan kerugian bagi Pencipta maupun Pemegang Hak. Berdasarkan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta, ditentukan:  “Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait, maka dalam hal terbukti terjadi perbuatan melawan hukum pelanggaran Hak Cipta, Pengadilan dapat mengabulkan tuntutan dengan nilai ‘Ganti Rugi’ dalam suatu Gugatan atas Pelanggaran Hak Cipta. 

Dalam hal ini Ganti Rugi atas terjadinya pelanggaran Hak Cipta sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum, maka Pengadilan juga harus memperhatikan terlebih dahulu apabila unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum terpenuhi atau tidak, yakni:  (1) adanya orang yang melakukan kesalahan; dan  (2) kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian. Lanjutnya nilai kerugian bukan sekedar estimasi melainkan dapat dibuktikan kerugian dari publikasi maupun reproduksi per-item/ unit  produk (software) maupun nilai transaksi (termasuk software under license) atas penggunaan program komputer tersebut, pungkasnya.