BIZNEWS.ID, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga personel penjaga perdamaian yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon di Lebanon pada 29–30 Maret 2026. Ketiganya tewas dalam serangan di wilayah konflik yang hingga kini masih mengalami eskalasi kekerasan.

Upacara penghormatan terakhir telah digelar di Bandara Internasional Rafic Hariri, Beirut, Kamis (2/4), dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan UNIFIL. Prosesi tersebut menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi para prajurit dalam menjalankan mandat perdamaian dunia.

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan terus berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa guna memastikan proses pemulangan jenazah berjalan cepat dan aman. Repatriasi ditargetkan berlangsung pada pekan pertama April 2026, meski situasi keamanan di lapangan menjadi tantangan serius.

“Repatriasi merupakan bentuk penghormatan terakhir bagi para prajurit yang gugur, sekaligus wujud tanggung jawab negara kepada keluarga yang ditinggalkan,” demikian pernyataan resmi Kemlu RI, Jumat (3/4).

Pemerintah juga menekankan bahwa dukungan masyarakat menjadi kekuatan moral bagi keluarga korban.

Ketiga prajurit yang gugur adalah Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Sersan Satu Muhammad Nur, dan Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon. Pengabdian mereka dinilai sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia sesuai amanat konstitusi.

Di sisi lain, Indonesia juga melayangkan kecaman keras atas rangkaian serangan yang menyebabkan jatuhnya korban dari pasukan penjaga perdamaian. Dalam sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Wakil Tetap RI untuk PBB, Umar Hadi, menegaskan bahwa insiden tersebut tidak dapat diterima.

“Kami tidak dapat menerima terbunuhnya penjaga perdamaian tersebut. Ini adalah kehilangan besar bagi Indonesia dan komunitas internasional,” ujar Umar.

Indonesia menilai serangan tersebut bukan sekadar insiden, melainkan indikasi upaya melemahkan mandat UNIFIL sebagaimana diatur dalam Resolusi DK PBB 1701. Pemerintah pun mendesak penyelidikan cepat, transparan, dan menyeluruh atas peristiwa tersebut.

Lebih lanjut, Indonesia menyoroti meningkatnya ketegangan akibat serangan militer Israel ke wilayah Lebanon Selatan yang dinilai melanggar kedaulatan negara tersebut. Indonesia juga menegaskan solidaritasnya terhadap pemerintah dan rakyat Lebanon.

“Serangan-serangan ini mencerminkan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional dan berpotensi merupakan kejahatan perang menurut hukum internasional,” kata Umar menegaskan.

Situasi keamanan yang memburuk di kawasan tersebut kini menjadi perhatian serius komunitas global, termasuk Indonesia yang terus mendorong stabilitas dan perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian.(Dens)