BIZNEWS.id, Jakarta – Hari kedua Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Serikat Pekerja PLN menghadirkan dua narasumber yang memberikan perspektif strategis mengenai peran PLN dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan energi nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Sesi pertama menghadirkan Mayjen TNI Dr. J. Robert Giri, M.Si., M.H.I., M.Han., CGCAE dengan tema “Peran Strategis PLN Mengawal Kedaulatan Energi Nasional”. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa dunia saat ini telah bergerak dari era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) menuju era BANI (Brittle, Anxiety, Non-linear, Incomprehensible), di mana berbagai dinamika geopolitik global semakin mengerucut pada isu energi.

Menurutnya, kedaulatan energi merupakan kemampuan bangsa untuk memanfaatkan sumber daya energi secara mandiri demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Energi bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan sumber daya strategis yang menentukan keberlangsungan kehidupan nasional.

“Jangan melihat PLN sebagai perusahaan biasa. PLN adalah instrumen strategis negara yang memperkuat ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, pertahanan, dan keamanan nasional,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa listrik merupakan urat nadi kehidupan bangsa. Gangguan pasokan listrik tidak hanya berdampak pada aktivitas masyarakat, tetapi juga pada stabilitas ekonomi, pelayanan publik, investasi, hingga kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Dalam perspektif tersebut, insan PLN dinilai memegang peran penting dalam menjaga stabilitas nasional. Kehadiran listrik hingga ke pelosok negeri menjadi wujud nyata kehadiran negara kepada rakyat, bahkan hingga ke ruang belajar dan kamar tidur anak-anak Indonesia.

“Negara hadir kepada rakyat hingga ke pelosok negeri melalui PLN. Karena itu, setiap pegawai PLN harus memiliki wawasan kebangsaan, integritas, dan kesadaran bahwa pekerjaan yang dilakukan memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai pilar utama kedaulatan energi. Ketergantungan terhadap energi fosil dan impor energi masih menjadi tantangan yang harus diatasi melalui kebijakan yang visioner dan berkelanjutan.

Dalam pemaparannya, ia juga menyoroti sejumlah tantangan pengelolaan energi nasional, antara lain ketergantungan impor energi, biaya transisi menuju EBT yang tinggi, keseimbangan antara tarif listrik, kesehatan fiskal negara dan kebutuhan investasi, ketahanan jaringan pada negara kepulauan, serta perlindungan terhadap infrastruktur vital nasional.

Selain aspek teknis, ia menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Integritas diwujudkan melalui kejujuran, konsistensi, tanggung jawab, keteguhan prinsip, dan transparansi dalam menjalankan tugas.

“Jika insan PLN memiliki integritas yang kuat, perusahaan akan maju.
Ketika perusahaan maju, kesejahteraan pegawai juga akan meningkat,” katanya.
Pada sesi kedua, Penasehat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, M.E., menyampaikan materi bertajuk “Peran Strategis PLN dalam Pengelolaan Energi Listrik untuk Menjaga Kedaulatan dan Ketahanan Energi Nasional”.

Dalam paparannya, Said Iqbal menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus berpijak pada amanat UUD 1945 Pasal 33 yang menempatkan sumber daya strategis negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ia menyoroti sejumlah persoalan dalam sektor ketenagalistrikan yang dinilai berpotensi membebani keuangan PLN, termasuk berbagai skema kontrak yang menurutnya perlu dievaluasi demi memperkuat kedaulatan energi nasional dan meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan.

Said Iqbal juga menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan berbagai aspirasi pekerja PLN, termasuk isu kesejahteraan dan perlindungan pekerja, melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Buruh bukan hanya sekrup pembangunan. Buruh adalah bagian penting yang menentukan arah pembangunan bangsa,” ujarnya.

Ia mengapresiasi militansi dan konsistensi Serikat Pekerja PLN dalam memperjuangkan kepentingan pekerja sekaligus mendukung keberlangsungan perusahaan. Menurutnya, kesejahteraan pekerja dan kemajuan perusahaan harus berjalan beriringan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.

Menutup paparannya, Said Iqbal mengajak seluruh insan PLN untuk terus berjuang, menjaga profesionalisme, serta memastikan hak-hak pekerja dapat berjalan seiring dengan upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Rakernas SP PLN hari kedua menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman bahwa PLN bukan sekadar perusahaan penyedia listrik, melainkan instrumen strategis negara yang berperan dalam menjaga kedaulatan energi, memperkuat ketahanan nasional, serta menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (***)