Jakarta, BIZNEWS.ID - Pada masa pasca pandemi dimana masyarakat dengan era new normal dan kompetisi produk jasa dan bahan kebersihan kegiatan perdagangan berdampak pada peningkatan permintaan karena sudah menjadi bagian dalam aspek lingkungan hidup (environmental friendly). Hal ini mengakibatkan makin maraknya industri bahan pembersih dan disinfektan juga berdampak pada berebut hati konsumen/ pengguna atas terutama produk dengan logo/ brand atau merek tertentu yang telah dikenal memberikan jaminan serta kualitas  produk yang juga berujung sengketa Merek di Pengadilan Niaga Jakarta.

Hal ini diketahui setelah Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb., memberikan keterangan Ahli Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek “bagus WALCH” No. 55/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. di Pengadilan Niaga pada Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat, dalam sesi sidang dihadapan Majelis Hakim  dan Tim Kuasa Hukum Penggugat dari kantor Ambdar & Ambadar dan Kuasa Hukum Pihak Tergugat dari Kantor Johansyah, Ratnawati & Partners dalam sidang Terbuka untuk Umum Rabu, 18 September 2024. antara: PT. Lohmann Haas  Pharmaceuticals (China) Limited (Penggugat) atau PT. Bagus Inti Karya Properti, Tbk (Tergugat), sedangkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Turut Tergugat.

Perkara tersebut berdasarkan informasi yang beredar di khalayak ramai, sebetulnya sudah diketahui terjadi permasalahan, disebutkan permasalahan  hukum terkait merek/ logo, dengan karakter antara Merek: “Bagus WALCH” (Tergugat) dengan “WALCH + Logo” (Penggugat) dan karakter yang dapat diletakan pada kemasan maupun pembungkus. 

Berdasarkan Keterangan Saksi Ahli Dr. Suyud Margono, terkait adanya gugatan pembatalan merek, maka akan dinilai terlebih dahulu terhadap merek yang dimiliki Tergugat memiliki “persamaan secara keseluruhannya/ totally identical” maupun “persamaan pada pokoknya/ principally similar” dengan merek Penggugat.  Sesuai Hukum Acara DJKI qq KemenKumHAM RI sebagai Turut Tergugat, karena hal ini terkait peran DJKI qq KemenKum HAM RI yang menerima permohonan pendaftaran merek Tergugat serta sebagai Pihak yang akan melaksanakan putusan Pengadilan Niaga atau Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencoret dari Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud Pasal 91 juncto 92 UU Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut Saksi Ahli Dr. Suyud Margono, juga Sekretaris Jenderal, Badan Arbitrase Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM-HKI),  dalam perkara ini mengenai Gugatan pembatalan pendaftaran Merek yang diajukan oleh Penggugat dengan dalil sebagai pemilik merek terkenal dan Tergugat telah mendompleng (passing-off) dengan cara mendaftarkan penamaan dan logo dari merek Penggugat sesungguhnya dapat dikualifikasikan sebagai Pemilik Merek yang memiliki etikad tidak baik dengan cara meniru/ meniplak merek yang sudah dikenal, sebagaimana dimaksud Pasal 76 UU No. 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis, pungkasnya.