Biznews.id - Jakarta - Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta. Kunjungan ini diterima langsung Menteri PANRB Rini Widyantini dan Wakil Menteri Purwadi Arianto.

Dalam pertemuan tersebut, BP Haji menyampaikan sejumlah inisiatif untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan layanan penyelenggaraan haji dan umrah.

Kepala BP Haji, Moch. Irfan Yusuf, bersama Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, serta jajaran BP Haji, memaparkan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk memaksimalkan peran BP Haji. Irfan menegaskan bahwa BP Haji, sesuai amanah Presiden Prabowo Subianto, memiliki peran ganda sebagai regulator dan operator dalam penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia.

“Kami berkomitmen untuk memastikan BP Haji menjalankan tugasnya dengan maksimal, guna menciptakan penyelenggaraan haji yang lebih efektif dan efisien serta mempermudah akses bagi jemaah,” ujar Irfan Yusuf dalam kesempatan tersebut.

Lebih lanjut, Dahnil Anzar Simanjuntak menyoroti pentingnya penguatan institusional BP Haji, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan haji 2025. Ia mengungkapkan bahwa BP Haji tengah mengembangkan konsep One Stop Service (OSS) sebagai upaya untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan seluruh layanan haji dalam satu sistem yang lebih mudah diakses masyarakat.

"Konsep One Stop Service yang kami usung bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi jemaah haji dengan menyatukan seluruh layanan dalam satu sistem. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI agar penyelenggaraan haji semakin efisien dan transparan," terang Dahnil.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyambut positif konsep OSS yang diusung BP Haji. Ia menilai bahwa sistem ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan haji, dengan memastikan seluruh proses berada dalam satu koordinasi yang jelas dan terorganisir dengan baik.

Rini juga menyatakan dukungannya terhadap rencana revisi Undang-Undang Haji, yang bertujuan untuk memperkuat regulasi dan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

“Sistem One Stop Service yang diusulkan BP Haji akan sangat membantu dalam mempermudah pelayanan kepada jemaah. Kami juga mendukung penuh rencana revisi Undang-Undang Haji, agar regulasi terkait penyelenggaraan haji semakin kuat dan dapat mengakomodasi perkembangan yang ada,” ujar Rini.

Kemenpan RB juga mengapresiasi upaya BP Haji dalam memperkuat kelembagaannya sebagai bagian dari persiapan menghadapi penyelenggaraan haji 2026. Sinergi yang terjalin antara BP Haji dan Kemenpan RB diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih profesional dan transparan dalam pengelolaan ibadah haji.

Dengan adanya kolaborasi antara kedua pihak, diharapkan BP Haji dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal dan berkualitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan jemaah haji.

“Kami berharap penguatan kelembagaan BP Haji ini dapat terwujud dengan maksimal, sehingga mampu memberikan pelayanan haji yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan jemaah,” tutup Irfan.(Dens)

Tag: #BPHaji, #KemenpanRB, #LayananHaji, #OneStopService, #PenyempurnaanUUHaji