Jakarta, BIZNEWS.ID - Profesi Notaris, dalam mempertanggungjawabkan dan  menjalankan profesinya, dapat digugat  berdasarkan tempat kedudukan (domisili) Notaris tersebut. Notaris merupakan jabatan publik, maka dalam membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan masih dalam wilayah kerjanya, sebagai tempat kedudukan (domisili) Notaris yang bersangkutan, pada umumnya merupakan alamat Kantor Notaris tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Dr. Suyud Margono, SH., MHum., Selaku Ahli Hukum Perdata dan Akademisi, , dalam sidang terbuka pada 3 April 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadapan Majelis Hakim yang dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat Tergugat I sampai dengan Tergugat XI dan Kuasa Para Turut Tergugat  I sampai dengan VIII.

Diketahui kemudian Penggugat adalah Yayasan Trisakti, selaku Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana teregister dalam perkara Nomor: 774/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, yang mengajukan bantahan terhadap eksepsi dan jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat., diketahui kemudian Notaris  Andi Sona Ramadhini, S.H., M.Kn. selaku Tergugat I Konvensi yang beralamat di Jakarta Selatan, sehubungan dengan Akta Nomor 03 tanggal 10 Februari 2023 yang menjadi  objek perkara yang merupakan akta notaris yang berisi tentang perubahan anggaran Dasar akta suatu Yayasan Swasta.

Dalam keterangannya setelah persidangan  Dr. Suyud Margono, yang pernah menjabat sebagai Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) DKI Jakarta ini menyampaikan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan akta Notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan, misalnya karena Notaris melakukan kekeliruan nyata diantaranya validitas Pihak-Pihak dalam minuta akta, adanya unsur pemaksaan untuk merubah dokumen otentik (termasuk Anggaran Dasar), dan syarat formil lainnya yang tidak terpenuhi, misal: tidak membacakan minuta dihadapan para pihak, belum ditandatangani suatu akta.

Dalam keterangannya setelah persidangan Dr. Suyud Margono yang juga sebagai Tim narasumber dalam “Konpendium Hukum Yayasan” di BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI menerangkan bahwa perkara ini mengenai Organ Pembina Yayasan, maka   Yayasan sebagai Entitas Badan Hukum selain memiliki pengawas dan Pengurus memiliki sistem Pembina sebagai (Board of Trustee) keberadaannya dalam rangka pelaksanaan tujuan Yayasan diantaranya Kemanusiaan, Sosial, Pendidikan dan keagamaan., dan apabila terjadi permasalahan dalam Yayasan, maka Dewan Pembina sebagai organ diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk memutuskan, kecuali dalam praktek atau kegiatan Yayasan tersebut bertentangan dengan kelaziman dan regulasi yang berlaku, sehingga Pemerintah atas nama publik dapat ikut andil memberikan rekomendasi untuk melanjutkan (merger dengan Yayasan sejenis) atau melikuidasi Yayasan tersebut, pungkas Dr. Suyud.