HongKong, BIZNEWS.ID - Sistem kepabeanan memungkinkan custom melakukan proses penegakan hukum terhadap produk barang palsu yang beredar tidak saja pada pelabuhan sebagai wilayah kepabeanan termasuk market places diluar wilayah kepabeanan. Hal ini berbeda dengan sistem di Indonesia bahwa penegakan hukum terhadap beredarnya produk barang diluar wilayah kepabeanan menjadi wewenang kepolisian. Hal ini disampaikan Dr. Suyud Margono  selaku Ketua Umum Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI)  setelah pertemuan dengan Mr T T CHAN, Acting Commissioner of Customs and Excise, Customs and Excise Department, dengan tema briefing on the work of Hong Kong Customs and Excise Department on IP protection and enforcement  pada visitasi dan diskusi hari Ke 4 pada 5 Desember 2024 di HongKong Special Administrative Region (SAR).

Dalam perteuan tersebut juga dihadiri oleh Lee Suk-Ting, Michelle, Pui-ying, Peggy dan Ho Chun-Wing, Wayne (Group Intellectual Property Investigation Bureau), Customs and Excise Department  menerangkan kewenangan HongKong Custom & Excise Department, dalam menerapkan penegakan hukum peredarang barang palsu di market places yang merugikan masyarakat. Selain itu labelling Produk Asli (No Fake Product) pada barang-barang yang terdapat pada market places dapat diterapkan sebagai wujud perhatian Negara terhadap permasalahan peredaran barang palsu. Dalam diskusi, terhadap produk Industri Small Medium Enterprises (SME’s), membuka peluang peningkatan Registrasi Paten, dimulainya peran IP Manager (Manajer Pengelola Kekayaan Intelektual/ KI) di Perusahaan, merupakan cara agar perusahan mulai mengelola portofolio  Kekayaan Intelektual. 

Dalam program visitasi ini Dr. Suyud Margono menjelaskan akan melakukan kegiatan diskusi pada hari keempat  tersebut ke beberapa pertemuan diantaranya berikut ini:

1.Pertemuan dengan Ms Grace NG, Acting Director of Information Services, Information Services Department; 

2.Pertemuan dengan  Dr Sharon WONG, Executive Director, Hong Kong Reprographic Rights Licensing Society (HKRRLS), dengan tema on the work of HKRRLS related matters in Hong Kong);

Dr. Suyud Margono sebagai Praktisi dan akademisi bidang hukum juga menyampaikan pentingnya  Profesi Hukum (Legal Profession) yang memiliki spesialisasi bidang Kekayaan Intelektual guna memberikan pelayanan bagi masyarakat tidak saja pemberian jasa profesional  baik dalam maupun luar negeri  berupa kepastian serta pelindungan praktek perdagangan no-piracy dalam industri di Indonesia. Dalam visitasi ini Dr. Suyud Margono hadir atas undangan sejak lama dari the Government HongKong  Special Administrative Region (SAR) dengan Sponsored Visitors Programme pada tanggal 1- 7 Desember 2024 ditujukan bagi para pemimpin organisasi pemerintahan ataupun organisasi masyarakat (non-government leader) dari seluruh dunia pada Tahun 2024, pungkasnya