HongKong, BIZNEWS.ID - Indonesia mesti berbangga sebagai negara berkembang telah memiliki Profesi Konsultan Kekayaan Intelektual (KI) Terdaftar sejak Tahun 2006, sedangkan beberapa negara seperti HongKong  belum memiliki pengaturan tersebut dalam regulasi  termasuk  pengaturan Organisasi Profesi, hal mana disampaikan Dr. Suyud Margono  selaku Ketua Umum AKHKI dalam  visitasi ke HongKong, pada visitasi Sesi Ke 6 Pertemuan dengan  Mr Andrew COBDEN, President, The Hong Kong Group of Asian Patent Attorneys Association (APAA) dengan tema: on the latest development of trade-mark/ patent related matters in Hong Kong  pada hari Ketiga tanggal 4 Desember 2024 di HongKong Special Administrative Region (SAR).

Dr. Suyud Margono, menyatakan bahwa  Profesi Konsutan KI setelah sebelumnya pada tahun 1991 disebut sebagai Konsultan Paten yang secara khsusu sebagai kuasa Permohonan Paten baik dalam maupun luar negeri, dengan adanya pengaturan ini Profesi Konsultan KI ini tidak saja sebagai Kuasa dalam Permohonan Paten termasuk Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual lainnya seperti Hak Cipta, Merek, Desain Industri. 

Dalam diskusi dengan Mr Andrew COBDEN perihal perkembangan sistem kekayaan Intelektual di dunia pada umumnya, diantaranya diterapkan di HongKong yaitu: 

1.Pengurangan Pajak atas Komersialisasi Paten yang dilaksanakan dinegara tersebut, 

2.strategi pengembangan UMKM melalui registrasi Paten (bekerjasama dengan penduduk Cina (Mainland Collaboration), 

3.SMEs IP Manager yang merupakan cara agar perusahan mulai mengelola portofolio  Kekayaan Intelektual dan berinovasi dan mengembangkan produk terkini.

Dalam pertemuan tersebut Mr. Andre COBDEN menyampaikan peluang untuk bekerjasama dalam kolaborasi dengan mitra sejawat Konsultan kekayaan Intelektual (Patent Attorneys or Trademarks Agent) di HongKong. Sementara Dr. Suyud menyampaikan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual (KI),  Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI) yang telah ada, diakui  sebagai  organisasi Profesi berbentuk Badan Hukum Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia. Sebagaimana ketentuan dalam PP tersebut Profesi  Konsultan Kekayaan Intelektual  wajib berhimpun dalam 1 (satu) wadah Organisasi Profesi, sehingga kolaborasi termasuk kerjasama kemitraan dapat melalui keanggotaan pada AKHKI.  

Dalam visitasi ini  Dr. Suyud Margono hadir atas undangan sejak lama dari the Government HongKong  Special Administrative Region (SAR) dengan Sponsored Visitors Programme pada tanggal 1- 7 Desember 2024 ditujukan bagi para pemimpin organisasi pemerintahan ataupun organisasi masyarakat (non-government leader) dari seluruh dunia pada Tahun 2024. Dr. Suyud juga menyampaikan pokok-pokok perubahan Regulasi Paten (Undang-Undang  Nomor 65 tahun 2024),  ditujukan untuk  mendorong inovasi dan meningkatkan pendaftaran Paten nasionalengan pokok-pokok perubahan diantaranya:

1.Pengaturan teknis pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten, mengakomodasi pemeriksaan kembali substantif  (re-examination); 

2.Memungkinkan invensi yang dapat implementasikan pada komputer  dalam kategori sistem, metode dan penggunaan fungsi, meskipun dalam praktek telah beberapa kali diajukan registrasi;

3.perubahan teknis berupa  grace period atau ketentuan masa publikasi paten diperpanjang sebelumnya 6 bulan menjadi 12 bulan, ketentuan ini ditujukan unuk memberikan kesempatan bagi Inventor yang invensinya telah rilis lebih dahulu pada jurnal atapun exhibition baik national maupun internasional.