HongKong, BIZNEWS.ID - Penegakan hukum yang independen dalam yuridiksi merupakan faktor penting bagi kepercayaan publik di berbagai sektor. Dengan adanya pemerintahan bersih menimbulkan kepercayaan publik (public trust) akan memberikan kenyamanan (secure of protection) yang berdampaak pada aktifitas ekonomi juga investasi. Hal ini disampaikan Dr. Suyud Margono  selaku Ketua Umum AKHKI  setelah pertemuan dengan Ms Helen KUNG,  Deputy Principal Government Counsel (Legal Enhancement and Development Office), Department of Justice dengan tema "rule of law" in Hong Kong pada visitasi dan diskusi hari Ke 2 pada 3 Desember 2024 di HongKong Special Administrative Region (SAR).

Hal ini  diampaikan bahwa  One Country - Two Systems sejak Juli Tahun 1997, HongKong kembali dan menjadi bagian dari Negara People Republic of China (PRC) dan menajdi Special Administrative Region (SAR), sistem yang berbeda termasuk perbedaan yuridiksi (legal jurisdiction). Otonomi ini termasuk keberadaan lembaga eksekutif, legislatif dan lembaga judisial berdasarkan ketentuan dalam Basic Laws, diantaranya: a free and open society where the rule of law is upheld by judiciary exercising judicial power independently; a clean, efficient administration and civil services; a free flow of information, freedom of expression and association as well as freedom of press guaranteed; the fundamental rights of resident protected by law; dan separate immigration, custom, police and anti-corruption authorities and jurisdictions

Dengan adanya otonomi dengan sistem hukum tersendiri membuka peluang kerjasama Profesi Hukum (Legal Profession). Beberapa model kerjasama sebelumnya mulai dari correspondence office, teraffliasi, cabang, bahkan sekarang berdasarkan platform digital legal services lintas batas.  Dalam pertemuan tersebut Ms Helen KUNG menyampaikan bahwa perusahaan lokal dan perusahaan asing berkompetisi secara  equal  hal mana  membutuhkan perlindungan hak diantaranya hak kekayaan intelektual, persaingan usaha tidak sehat, perdagangan barang dan jasa serta perlindungan konsumen. 

Dalam program visitasi ini Dr. Suyud Margono menjelaskan akan melakukan kegiatan diskusi pada hari kedua tersebut ke beberapa pertemuan diantaranya berikut ini:

1.Pertemuan dengan The Hon Mr Justice LOK, Judge of the Court of First Instance of the High Court, Judiciary denga tema “Hong Kong's judicial system); 

2.Pertemuan dengan  Mr Andrew COBDEN, President, The Hong Kong Group of Asian Patent Attorneys Association (APAA) dengan (on the latest development of trade-mark/ patent related matters in Hong Kong);

Dr. Suyud Margono sebagai Praktisi dan akademisi bidang hukum juga menyampaikan pentingnya  Profesi Hukum (Legal Profession) guna memberikan pelayanan bagi masyarakat tidak saja pemberian jasa profesional  dari sisi Klien Korporasi baik dalam maupun luar negeri  berupa kepastian serta pelindungan bagi  konsumen, larangan anti-monopoli serta anti-korupsi dalam praktek perdagangan dan industri di Indonesia. Dalam visitasi ini Dr. Suyud Margono hadir atas undangan sejak lama dari the Government HongKong  Special Administrative Region (SAR) dengan Sponsored Visitors Programme pada tanggal 1- 7 Desember 2024 ditujukan bagi para pemimpin organisasi pemerintahan ataupun organisasi masyarakat (non-government leader) dari seluruh dunia pada Tahun 2024, pungkasnya