Biznews.id - Jakarta - Kantor Hukum Haris Azhar mengungkapkan kekesalannya terkait kegagalan negara dalam menangani praktik penambangan ilegal yang melibatkan PT Gorby Putra Utama (GPU) di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Praktik ilegal ini sudah berlangsung sejak 2012 dan hingga kini masih belum ada tindakan tegas dari pihak berwenang, baik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Selain penambangan ilegal, isu lain yang diungkapkan adalah perampasan lahan, kekerasan terhadap pekerja, serta kerusakan lingkungan.

"Sejak 2012, PT Gorby Putra Utama telah beroperasi tanpa izin yang sah di atas tanah yang sah milik PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB). Kami menyayangkan ketidakpedulian dari berbagai pihak, termasuk Kementerian ESDM dan Polri, yang tidak merespons laporan-laporan yang disampaikan oleh pemilik lahan, pekerja, dan masyarakat sekitar," ungkap Haris Azhar, pendiri Kantor Hukum Haris Azhar, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/2).

Menurut Haris, laporan dari PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) selaku pemilik sah tanah seluas 3.859,70 hektar yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, sudah disampaikan kepada berbagai pihak, termasuk DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, DPR RI, Komisi III, Komnas HAM, serta Kementerian ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup setempat. Namun, hingga kini tidak ada tindakan yang jelas untuk menghentikan praktik penambangan ilegal tersebut.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam putusannya menyatakan bahwa PT Sentosa Kurnia Bahagia adalah pemilik sah tanah tersebut. Keputusan ini secara hukum membuktikan penambangan yang dilakukan oleh PT Gorby Putra Utama tidak memiliki izin yang sah, yang menjadikannya ilegal. Meski demikian, tindakan PT GPU yang terus berlanjut ini tidak mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang.

Haris Azhar menegaskan bahwa sikap diam yang ditunjukkan oleh Kementerian ESDM dan Kepolisian RI justru memperlihatkan indikasi adanya keterlibatan atau bahkan perlindungan terhadap praktik penambangan ilegal ini. Padahal, praktik tersebut telah mengabaikan hak-hak warga sekitar dan merusak lingkungan hidup.

"Kami meminta agar Kementerian ESDM dan Polri segera bertindak untuk menghentikan aktivitas penambangan ilegal ini. Selain itu, Polri harus segera melakukan penegakan hukum terhadap PT GPU atas segala pelanggaran yang terjadi, termasuk kekerasan terhadap pekerja dan kerusakan lingkungan," lanjut Haris.

Kantor Hukum Haris Azhar juga mendesak Komnas HAM untuk segera turun tangan dengan melakukan investigasi terhadap laporan intimidasi yang dialami oleh pekerja PT SKB dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lokasi penambangan tersebut.

"Kami juga berharap Komnas HAM segera turun ke lapangan untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dan warga sekitar yang terdampak oleh aktivitas penambangan ini dilindungi sesuai dengan undang-undang yang berlaku," tegas Haris.

PT Gorby Putra Utama (GPU) saat ini terus beroperasi di atas lahan yang bukan miliknya tanpa izin yang sah, meskipun sudah ada keputusan pengadilan yang menegaskan kepemilikan PT Sentosa Kurnia Bahagia atas lahan tersebut.(Dens)